INDSATU.COM - DPRD Kabupaten Solok melakukan reaksi saat Bupati Epyardi Asda dan Wabup Jon Firman Pandu berniat memasukkan pengadaan 14 ekskavator untuk 14 kecamatan di Kabupaten Solok dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Menurut Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra, menegaskan tidak semua masyarakat dan kecamatan di Kabupaten Solok membutuhkan ekskavator saat ini. Menurutnya, dalam masa pandemi virus corona (Covid-19) saat ini, masyarakat lebih memikirkan kebutuhan untuk sehari-hari.
"Apa urgensinya pengadaan 14 ekskavator saat ini. Apakah masyarakat di 14 kecamatan butuh ekskavator, atau memikirkan kebutuhannya sehari-hari. Yang diharapkan masyarakat adalah, bagaimana pemerintah bisa menyediakan akses untuk pergerakan ekonomi. Jika bicara program berbasis kebutuhan masyarakat, tentu harus berdasarkan kebutuhan masyarakat banyak. Bukan berdasarkan kebutuhan sekelompok orang atau segelintir orang yang punya kepentingan," tegasnya.
Dodi Hendra juga menegaskan, pihaknya di DPRD Kabupaten Solok dan Fraksi Gerindra akan mengevaluasi dan mengkaji ulang rencana pengadaan 14 unit ekskavator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok. Dodi Hendra juga menegaskan pihaknya akan mengajukan hak interpelasi, jika kebijakan itu tidak sesuai regulasi dan tidak berpihak kepada rakyat.
"Jika tidak sesuai regulasi dan aturan, kami memastikan tidak akan ikut. Sebab, kita diperintahkan oleh partai duduk disini (DPRD) untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan visi misi partai. Tapi harus sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku di negara ini. Eksekutif (pemerintah) dan legislatif (DPRD) mempunyai Tupoksi yang berbeda, namun sama-sama berniat baik untuk masyarakat," tegasnya. (*)
0 Komentar