INDSATU.COM – Terkait rekomendasi pemberhentian Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Kab. Solok, Dodi Hendra menilai bahwa hal ini sudah di desaint dari awal. Keputusan Dewan Kehormatan DPRD Kab. Solok ini dibacakan oleh Dian Anggraini pada sidang paripurna penyampaian hasil keputusan BK di ruang sidang DPRD Kab. Solok, pada Jum’at, (20/8) siang.
Menindak lanjuti permasalahan ini, Dodi Hendra menujuk Vino Oktavia sebagai kuasa hukum dalam melakukan proses hukum kedepannya.
“Kita sama – sama melihat dan kita menduga ini sudah di desaint sejak awal. Karena itu, saya akan menempuh jalur hukum. Untuk itu, hari ini saya menunjuk Vino Oktavia dalam menjalani proses hukum kedepan,” ungkapnya.
Dalam jumpa pers yang digelar Dodi Hendra bersama tim kuasa hukumnya, Sabtu, (21/8) siang, Vino Oktavia, menilai bahwa keputusan BK ini patut dipertanyakan.
” Banyak hal dan kejanggalan yang terjadi secara prosedural dalam pengambilan keputusan ini. Berbeda dengan info yang beredar, bahwa Dodi Hendra dimosi tidak percaya dan arogan. Ternyata itu bukan menjadi acuan dalam rekomendasi pemberhentian ini. Malah BK menyatakan bahwa Dodi Hendra tidak menjalankan tugas dan menjaga etika dalam berhubungan dengan instansi lain,” ungkap Vino.
Dia juga menambahkan bahwa hal ini aneh, kejadian itu pada tahun 2020 dan Dodi Hendra masih mnjadi anggota DPRD Kab. Solok komisi 1 yang membawahi Dinas Pendidikan.
“Ini aneh, saat itu Dodi Hendra masih menjadi anggota DPRD, belum menjadi Ketua DPRD. Lah knapa dasar itu dijadikan alasan untuk memberhentikan Dodi Hendra menjadi Ketua DPRD,” terang mantan Direktur LBH Sumbar ini.
Dalam jumpa pers, Vino selaku kuasa hukum meminta agar Gubernur berhati – hati dalam menerima rekomendasi dan pengambilan keputusan nantinya.
“Kita berharap kepada Gubernur Sumbar agar berati – hati dalam pengambilan keputusan terkait rekomendasi ini. Kami tegas, akan mengambil dan menempuh jalur hukum dalam hal ini, kita tunggu saja, akan ada kejutan kedepannya,” tegasnya.(Ind001)
0 Komentar