INDSATU.COM - Surat yang diteken Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi meminta sumbangan untuk penerbitan buku beredar luas. Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Sumatera Barat Mulyadi meminta polisi memeriksa Mahyeldi terkait surat meminta sumbangan itu.
"Polisi perlu memeriksa Gubernur (Mahyeldi), karena ada tanda tangannya di sana. Selain itu, surat tersebut menggunakan kertas kerja dan berstempel dinas Gubernur," kata Mulyadi kepada wartawan, Kamis (19/8/2021).
Menurut Mulyadi, polisi perlu menyelesaikan persoalan ini secara tuntas. Jika memang naik ke tingkat penyidikan, kata Mulyadi, polisi perlu melanjutkan, sehingga persoalan ini tidak berlanjut menjadi perbincangan hangat.
Mulyadi mengingatkan posisi Gubernur adalah pejabat publik, sehingga perlu berhati-hati dalam bertindak atau melakukan sesuatu.
"Jadi pejabat harus berhati-hati. Saya baca lima orang yang mengedarkan surat permintaan sumbangan itu sudah pernah melakukannya di tahun 2016 dan 2018 saat Pak Gubernur masih menjadi wali kota. Ini sepertinya pengulangan, karena dulu pernah sukses melakukan hal yang sama dan tidak ada yang mempermasalahkan, sehingga dilakukan lagi," tambah Mulyadi.
Sekali lagi Mulyadi meminta aparat bertindak tegas dengan melakukan penyelidikan menyeluruh.
"Harus dilakukan penyelidikan secara menyeluruh, sehingga jangan sampai yang terjadi di Padang dianggap sebagai hal lumrah dan bisa dilakukan di mana saja," katanya lagi.
Jawaban Mahyeldi soal Heboh Surat Minta Sumbangan
Surat dengan tanda tangan Gubernur Sumbar Mahyeldi, yang berisi permintaan sumbangan untuk penerbitan buku, beredar. Apa kata Mahyeldi soal surat yang bikin heboh itu?
"Hari ini hanya soal mobil, hanya mobil saja," kata Mahyeldi di Istana Gubernur, Kamis (19/8).
"Nanti, kita serahkan. Mobil dulu," sambungnya.( IND001)
0 Komentar