INDSATU.COM - Dua dari mega Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada di Provinsi Sumbar adalah PSN Airbangis di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar). Di PSN Airbangis itu sendiri akan dibangun kawasan mangrove di laut, kawasan hutan, perkebunan, industri, perumahan pemukiman, dan pelabuhan serta bandara.
Sejumlah warga Nagari Airbangis, Kecamatan Sungai Beremas, Pasbar, mendukung dilaksanakannya PSN di Airbangis. Alasannya, dengan adanya PSN tersebut akan membangkitkan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.
Tokoh masyarakat Nagari Airbangis Efif Syahrial mengatakan, PSN adalah proyek yang akan menguntungkan semua pihak khususnya masyarakat Nagari Airbangis, Kecamatan Pasaman Barat.
Ia menambahkan, manfaat dan keuntungan yang didapatkan dari PSN Airbangis diantaranya dari sisi lapangan pekerjaan, perputaran ekonomi dan uang di tengah masyarakat, baik itu tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan nagari.
"Kalau proyek itu ada di Airbangis, masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai nelayan, maka hasil ikan bisa dijual karena proyek PSN tersebut," jelasnya.
Sementara menurutnya, dari sisi lapangan pekerjaan, akan banyak mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus bisa diserap dari PSN tersebut. ”Mahasiswa kita yang setiap tahun diwisuda saat ini hanya 0,1 persen yang mendapatkan pekerjaan. Dengan adanya PSN ini tentu akan banyak tenaga kerja yang terserap," ujarnya.
Mantan Wali Nagari Airbangis itu menyampaikan, terkait sosialisasi PSN di Airbangis, pemerintah mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan nagari sudah mengencarkan sosialisasi sejak dua tahun terakhir.
”Pemerintah telah melakukan sosialiasi terkait PSN ini lebih kurang dua tahun. Bisa dilihat di lapangan. Penegakan hukum dilakukan terhadap orang yang melanggar aktivitas di hutan produksi kawasan PSN karena sebelumnya telah dilakukan sosialisasi oleh pemprov sampai nagari,” ujarnya.
”Lalu bagi yang terlanjut menanam sawit, sesuia dengan UU Ciptaker, silahkan panen sawit tersebut, dan yang membuat itu legal ada koperasi yang berizin untuk menampung sawit yang dipanen masyarakat,” sambungnya.
Terpisah Anggota DPRD Provinsi Sumbar Albert Indra Lukman kepada wartawan mengatakan, melihat kenyataan di Provinsi Sumbar sendiri setiap ada investasi yang masuk, pasti muncul kemudian persoalan dan permasalahan.
Salah satunya persoalan PSN Airbangis. Dimana ada 21 ribu hektar tanah yang dikatakan milik negara. Kemudian muncul suatu perusahaan yang kemudian mendatangkan investor. Dengan datangnya investor, ditindaklanjuti dengan surat Gubernur kepada Menko Marves bahwasanya terkait PSN.
"Seharusnya Pemprov sumbar adalah pihak yang memahami tentang persoalan kalau investasi masuk di Sumbar. Selesaikanlah dulu persoalan ini tanah ini dengan masyarakat. Karena kan persoalan ini tidak serta merta muncul karena surat gubernur. Persoalan ini sudah ada dari dulunya. Tetapi tidak dijadikan prioritas untuk penyelesaian permasalahannya,” jelasnya.
Ia menambahkan, karena muncul surat gubernur ini, kemudian muncul protes dari masyarakat Airbangis yang terjadi beberapa hari ini. Akibatnya muncul yang informasi bahwasanya iklim investasi di Sumbar mengkhawatirkan karena banyak timbul permasalahan.
"Dalam permasalahan ini saya selalu menyampaikan kepada Pemprov Sumbar harus melakukan terobosan terkait adanya persoalan ketidaknyamanan investasi di Sumbar," ungkapnya.
Terkait PSN di Airbangis, secara umum dirinya setuju dan sangat mendukung dengan PSN hadir di Sumbar. “Kita sangat setuju. Kalau tidak Sumbar akan tertinggal. Saya selalu menyampaikan kepada konstituen saya, untuk mulai mengubah pemikiran dan pemahaman tentang datangnya orang membawa uang atau investor ke Sumbar,” ujarnya.
"Karena kalau cuma mengandalkan APBN dan APBD saja, Sumbar bakal jauh tertinggal. Kita jujur saja mengatakan bahawa Sumbar sudah tertinggal dari provinsi tetangga seperti Riau dan Jambi,” sambungnya.
Lebih lanjut Albert menyampaikan, masyarakat dan pemerintah di Sumbar harus mendukung agar iklim investasi ini sehat. Tetapi yang ada yang harus diperhatikan, pemerintah juga sudah harus menyiapkan langkah-langkah agar iklim investasi tersebut sehat.
Terkait data lahan masyarakat Airbangis yang terdampak PSN ini, DPRD itu mempunyai 3 fungsi yakni membuat perda, pengawasan, budgeting. Jadi persoalan-persoalan data tersebut tidak pernah dilaporkan kepada DPRD. “PSN kan tidak perlu persetujuan DPR. PSN kan wilayahnya eksekutif,” jelasnya.
Menurutnya, persoalan ini harus clean and clear dari pemerintah kepada masyarakat. Baru setelah permasalahan itu clear and clean, pemerintah bisa berbicara tentang PSN kepada masyarakat.
Ia menambahkan, aksi massa Airbangis yang demo berhari-hari di Kantor Gubernur ada beberapa faktor yang seharusnya diperhatikan Pemprov Sumbar. Pertama yang namanya demo tidak dilarang. “Kenapa rakyat berdemo karena menurut mereka aspirasi mereka tersumbat dan tidak tersampaikan,” tuturnya.
Kedua, memang betul kegiatan demo yang berhari-hari mengganggu masyarakat Kota Padang. Ketiga melihat unsur kemanusia karena banyak anak-anak kecil, yang dilihat dari sandang pangan sangat memprihatinkan, artinya faktor-faktor ini harus menjadi pertimbangan gubernur dan pemprov.
“Harusnya terima saja msyarakat yang berdemo itu. Kita minta kepada gubernur kalau ada masyarakat yang ini bertemu langsung di lokasi demo, terima saja. Artinya kalau sudah diterima, dan aspirasi yang disampaikan sudah bergeser, maka kita kan masih menjawab yang tidak cocok,” ungkapnya.
Terakhir ia berharap agar permasalahan PSN Airbangis tersebut bisa diselesaikan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat. Intinya ia berharap PSN bisa berjalan dengan sukses tanpa ada yang merugikan masyarakat.
* Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Untuk Indonesia*
Saat ini, Pemprov Sumatera Barat sedang menjajaki rencana investasi dengan perusahaan Aramco dari Arab Saudi yang berhubungan dengan pembangunan kilang untuk mengolah minyak mentah Arab menjadi BBM di daerah tersebut.
Jika rencana ini terealisasi, diharapkan akan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Air Bangis serta menciptakan puluhan ribu lapangan kerja.
"Proyek ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan negara dalam hal pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM)," kata Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi kepada jurnalis usai memaparkan Rencana Proyek Strategis Nasional di Nagari Air Bangis.
Sambungnya saat ini, Indonesia hanya dapat bertahan selama 21 hari jika menghadapi sanksi embargo, sedangkan negara tetangga seperti Malaysia mampu bertahan selama 30 hari.
Menurut informasi dari Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi sedang memastikan surat yang telah dikirim Gubernur Mahyeldi terkait pengelolaan kawasan PSN di Air Bangis, Pasaman Barat, Sumbar. Yang merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menggagas proyek strategis ini untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Nagari Air Bangis termasuk Indonesia, salah satunya itu Letter of Intent (LOI) untuk melanjutkan proyek strategis ini. [*]
0 Komentar