INDSATU.COM - Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra Dt Pandeka Sati, merasa miris melihat para pejabat "hebat" Kabupaten Solok, memilih berkarier di daerah lain. Menurut Dodi Hendra, hal ini sangat menyakitkan karena hal ini membuat program, keinginan serta niat tulus Bupati, Wakil Bupati dan seluruh elemen di Kabupaten Solok maupun di perantauan menjadi "angan-angan". Hal ini menurut Dodi, karena para pejabat yang "keluar" itu, adalah pejabat-pejabat yang penuh potensi dan sangat teruji.
"Saya sebelumnya tidak pernah membayangkan, bahwa mereka (para pejabat) itu meninggalkan kita di "tampek nan lacah". Tapi, saya yakin, mereka terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya, anak istrinya, keluarga besarnya dan tempat kerjanya di Pemkab Solok. Tentu salah satu alasan terkuatnya, karena tidak "dipakai" oleh pemerintahan saat ini. Mereka adalah para pejabat karier, yang jika potensinya tidak dihargai, maka pilihannya adalah berkarier di daerah lain," ujar Dodi.
Dodi Hendra mengaku hal ini sangat menyakitkan. Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, pemerintahan di Kabupaten Solok menjadi limbung, tak terarah dan selalu menciptakan gesekan. Bahkan menurutnya, para pejabat Pemkab Solok yang semestinya adalah pejabat karier yang seharusnya dihargai dengan kinerja, justru menjelma menjadi pejabat-pejabat politik dalam bekerja. Sehingga, tugas pokok dan fungsinya, menjadi terabaikan.
"Tahun 2021, APBD Kabupaten Solok terjadi Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) sebesar Rp115 miliar. Artinya, patut dipertanyakan kecakapan pimpinan OPD-OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemkab Solok. Anggaran yang telah tersedia, tak mampu dipergunakan. Saya bukan orang pintar, saya berasal dari rakyat badarai (orang biasa) yang tidak begitu paham dengan pemerintahan, ataupun segala tetek-bengek birokrasi. Tapi, saya maupun masyarakat kecil bisa melihat dan merasakan minimnya peran dan tanggung jawab pemerintahan terhadap rakyat," ungkapnya.
Menurut Dodi, di saat daerah-daerah lain mengedepankan semangat kebersamaan membangun daerahnya, di Kabupaten Solok, yang terjadi justru konflik dan polemik. Para pejabat Pemkab Solok menurutnya, dengan "sangat berani" berkomentar politik. Bahkan mengomentari lembaga lain, hingga kinerja atasannya. Seperti mantan Kadis Kominfo Deni Prihatni, ST, MT, yang "berani" menyebut Wakil Bupati Solok Jon Firman Pandu "nyeleneh". Padahal menurutnya, Wakil Bupati adalah juga atasan bagi seorang Kepala Dinas.
"Bupati Solok, Pak Epyardi Asda, memiliki niat tulus membangun daerah. Program dan konsep beliau membangun Kabupaten Solok sangat luar biasa. Tapi, ini tidak didukung oleh orang-orang sekeliling beliau dalam mewujudkannya. Bahkan untuk sekadar menerjemahkan konsep dan niat tulus tersebut dengan menunjukkan kinerja dari pejabatnya. Yang terjadi kemudian, energi besar Pak Epyardi tersebut, justru dibelokkan menjadi gesekan-gesekan dengan berbagai pihak. Sehingga, yang terjadi adalah konflik, polemik dan perang dingin dengan semua orang," ungkapnya.
Dodi juga menyayangkan, karena dikelilingi oleh orang-orang yang tidak memiliki kapasitas yang cukup dalam bekerja, membuat Bupati Epyardi Asda yang memiliki energi besar, justru dijauhkan dari orang-orang yang bisa membantu pemerintahannya. Bahkan hubungan dan komunikasi Epyardi dengan para mantan Bupati Solok sebelumnya, justru terputus.
"Saya yakin, para mantan Bupati Solok seperti Pak Hasan Basri (1975-1985), Pak Gamawan Fauzi (1995-2005), Pak Gusmal (2005-2010 dan 2016-2021), Pak Syamsu Rahim (2010-2015) dan para mantan Wakil Bupati Solok, Pak Desra Ediwan (2005-2015) dan Pak Yulfadri (2016-2021), tentu sangat ingin memberikan sumbangsih pemikiran dan pengalamannya ke pemerintahan saat ini. Tapi, ruang itu sama sekali tidak pernah terbuka. Padahal, di samping mereka sudah berbuat untuk daerah, mereka dalam pemerintahannya juga telah melahirkan pejabat-pejabat hebat dengan karier yang cemerlang," ungkapnya.
Dodi juga menyebutkan, sejumlah pejabat Pemkab Solok yang "lari" saat Epyardi Asda dan Jon F Pandu, justru semakin hebat, karena dipakai di daerah lain, bahkan di tingkat provinsi. Mereka, menurut Dodi membuktikan mereka memiliki integritas dan kapasitas yang mumpung. Seperti halnya dengan senior-senior mereka dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Seperti misalnya mantan Kabag Umum Syefdinon yang kini menjadi Kepala Biro Umum Pemprov Sumbar, Mantan Kadis DPMN Ferisnovel yang menjadi Kadis DPM PTSP Solok Selatan, Mantan Kasatpol PP Efriadi yang menjadi Kasat Pol PP Bukittinggi, Mantan Kadinsos Yandra Prasaan yang kini menjadi Camat Kuranji Padang, mantan Kadisdukcapil Radiatul Hayat yang kini menjadi Kadis di Solsel, dan banyak lainnya.
"Sejarah telah mencatat, Kabupaten Solok tidak pernah kekurangan orang-orang hebat. Mereka ditempa di Kabupaten Solok. Menjalani karier yang bagus selama di Kabupaten Solok dan semakin cemerlang di tempat lain. Kita tentu belum lupa dengan Pak Rusdi Lubis dan Pak Sudirman Gani yang menjadi Sekda Provinsi, Pak Surya Dharma Sabirin yang menjadi Asisten Pemprov, Pak Zul Evi Astar yang menjadi Sekjen DPD RI, Pak Bustamar yang menjadi Rektor IPDN, Pak Fathol Bari yang menjadi Kadis PU Sumbar, serta masih banyak deretan lainnya. Tentu, mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan pejabat-pejabat sekarang," ujarnya.
Dodi bahkan menyatakan, jika saja dirinya diberi amanah untuk memimpin Kabupaten Solok, semisal menjadi Bupati atau Wakil Bupati, langkah pertama yang akan dilakukannya adalah memanggil seluruh para pejabat dari Kabupaten Solok yang sudah tersebar di berbagai daerah itu, untuk balik lagi ke Kabupaten Solok.
"Jelas, jika seandainya amanah itu ada di pundak saya, langkah pertama adalah memohon kepada mereka untuk pulang lagi membangun Kabupaten Solok yang sama-sama kita cintai ini. Bukan dengan mempekerjakan kembali pejabat yang sudah pensiun, ataupun pejabat yang melanggar komitmennya dengan kepala daerah lain," ujarnya. (IND-001)
0 Komentar