INDSATU. - Setiap orang termasuk perempuan dan anak berhak atas pemenuhan hak dan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang bersifat diskriminatif dalam berbagai bidang pembangunan. Belum optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Barat sehingga diperlukan peran serta pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkannya
Pemberdayaan Perempuan
Hal ini diungkapkan Gustami Hidayat, anggota Komisi DPRD Prov Sumatera Barat dari Fraksi PKS saat menjadi pembicara pada Sosialisasi Perda No 7 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di STKIP Adzkia Padang, Sabtu 09 - 10 Desember 2023.
Lebih lanjut Gustami Hidayat mengatakan, Pemberdayaan Perempuan adalah upaya terstruktur untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam hal akses, partisipasi, kontrol, manfaat dalam pembangunan dan penguasaan sumber daya dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan peningkatan peran perempuan.
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara hak anak
adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.
Senentara Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Meski sudah ada sejak 2021, sosialisasi Perda No 7/2021 kata Gustami harus terus dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi, dan penyebarluaskan materi Perda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
“Sosialisasi Perda ini harus terus dilakukan kepada perempuan agar mereka mengetahui apa saja yang dapat meningkatkan peran dan kualitas mereka. Dan yang juga penting, mereka dapat memberikan perlindungan terhadap anak-anak. Ini yang harus dipahami oleh perempuan,” kata politisi PKS ini.
“Kita ingin kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjadi lagi, setidaknya seminimal mungkin,” ucapnya.
Untuk itu Gustami Hidayat meminta agar masyarakat berperan aktif melakukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara sendiri dan/atau berkelompok
Memberikan informasi dan/atau melaporkan jika terdapat tindakan kekerasan terhadap perempuan dan atau anak kepada pihak berwenang. “Orang tua, ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, tokoh adat, tokoh pemuda dan bundo kandung agar ikut berpartisipasi mencegah terjadinya kekerasan terhadap Perempuan dan Anak” akhir Gustami (indsatu)
0 Komentar